LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Jatirokeh

LPM DESA JATIROKEH

Untuk  lebih mengenal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Jatirokeh  Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berikut kami uraikan Profil singkat LPM Desa Jatirokeh.

A.    Latar Belakang

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan keinginan masyarakat sehingga akan membawa manfaat yang baik dan bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai salah satu pembangunan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) yang dibentuk oleh masyarakat dan sebagai mitra pemerintahan desa mempunyai tugas dan penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, mengerahkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan penegendalian pembangunan serta menggali berbagai macam potensi ekonomi, sosial desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ) mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis sesuai dengan Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat dalam pebangunan sehingga perencanaan pembangunan benar-benar atas dasar arus dari bawah dan keinginan dari masyarakat atau bersifat Bottom Up planning. Dalam hal ini LPM diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam menampung segala aspirasi dan semua kebutuhan masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan. Perencanaan partisipatif diharapkan benar-benar diharapkan dengan adanya LPM.

Selain itu LPM juga merupakan lembaga yang menggerakkan dan melestarikan budaya gotong royong masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desanya. Dengan adanya LPM diharapkan dapat menjadi motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini kelanjutannya menimbulkan perasaan dan anggapan dimasyarakat bahwa pembangunan itu bukan hanya milik pemerintah namun juga milik masyarakat secara keseluruhan.

B.     Dasar Hukum

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk secara musyawarah berdasarkan pertimbangan Undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

1        Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959

2.      Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999

3.      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

4.      Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001

5.      Kepmendagri Nomor 63 Tahun 1999

6.      Kepmendagri Nomor 64 Tahun 1999

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga  Kemasyarakatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa);

9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 14 Tahun 2006 tentangPedoman tata cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa);

10.Keputusan Bupati Brebes Nomor 007 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM );